DAPATKAH PERJANJIAN INVESTASI DIBATALKAN?

gambar

Suatu Perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yaitu:
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.
Dua syarat pertama disebut dengan syarat subyektif yang mana tidak terpenuhinya syarat subyektif tersebut mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan tidak terpenuhinya syarat hal tertentu dan sebab yang halal menjadikan suatu perjanjian menjadi batal demi hukum, yang mana membuat kedudukan para pihak dalam kondisi seolah-olah tidak ada perjanjian sebelumnya.
Selanjutnya Pasal 1338 KUH Perdata menyebut bahwa:
Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Berdasarkan pada dua pasal di atas, jika sebuah Perjanjian Investasi telah memenuhi syarat-syarat sah nya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata secara kolektif, maka perjanjian tersebut haruslah menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak yang berarti masing-masing pihak harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut.
Secara umum, suatu perjanjian dapat diakhiri karena beberapa alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata antara lain:
1. Karena pembayaran;
2. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
3. Karena pembaruan utang;
4. Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
5. Karena percampuran utang;
6. Karena pembebasan utang;
7. Karena musnahnya barang yang terutang;
8. Karena kebatalan atau pembatalan;
9. Karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini;
10. Karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri.
Segala bentuk kesepakatan Para Pihak yang tercantum pada Perjanjian baik secara tertulis maupun tidak terulis haruslah mengikat kedua belah pihak, meskipun akan lebih memudahkan dalam pembuktian jika janji dibuat dalam bentuk tertulis. Ketidak mampuan maupun kelalaian para pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban yang diperjanjikan dalam perjanjian dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan cidera janji (wanprestasi), adapun wanprestasi menurut Pasal 1243 KUH Perdata yaitu:
Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan nya hanya dapat diberikan atau dilakukan nya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.
Menurut pendapat Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, (hal.45), bentuk-bentuk dari wanprestasi antara lain:
1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak sempurna;
3. Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak tepat waktu; dan
4. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Apabila dalam Perjanjian Investasi tersebut telah diperjanjikan mengenai suatu hal namun gagal dipenuhi maka perjanjian tersebut menjadi dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata. Selain itu, salah satu Pihak dapat mengajukan upaya hukum dengan alasan wanprestasi karena salah satu pihak telah tidak melaksanakan apa yang disanggupi untuk dilakukan ke Pengadilan Negeri dimana tergugat berada atau domisili hukum sesuai yang tertera dalam perjanjian atau Arbitrase apabila telah disepakati dalam Perjanjian.
Demikian informasi Kami terkait Dapat atau Tidaknya Perjanjian Investasi dibatalkan, Semoga bermanfaat.



Hashemi Rafiq SH

-->