PUTUSNYA PERKAWINAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

gambar

Putusnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) pada Pasal 38 yang berbunyi Perkawinan dapat putus sebagai brerikut:
a. Kematian
b. Perceraian dan
c. atas keputusan Pengadilan.
Secara sederhana putus artinya tidak tersambung lagi atau tidak ada hubungan lagi dari yang sebelumnya tersambung atau terhubung. Dalam konteks perkawinan maka putusnya perkawinan mempunyai arti bahwa tali perkawinan telah tidak tersambung lagi atau tidak terhubung lagi, singkatnya hubungan suami dan istri telah berakhir.
Bunyi pada pasal 38 UU Perkawinan diatas menjelaskan dan menentukan hal-hal apa saja yang dapat atau bias menyebabkan putusnya perkawinan, yaitu antara lain: karena kematian, karena perceraian, dan karena putusan pengadilan.

Putusnnya perkawinan karena kematian terjadi karena salah satu pihak dalam p erkawinan meninggal dunia, apakah itu suami maupun istri, mana yang lebih dulu atau pun para pihak suami dan istri dengan secara bersamaan meninggal dunia.

Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh kematian merupakan kejadian yang berada diluar kehendak atau kuasa dari para pihak dalam perkawinan.Tidak terdapat campur tangan dari pasangan yang hidup lebih lama ataupun campur tangan pengadilan dalam halini.Putusnya perkawinan karena kematian sepenuhnya merupakan kehendak atau kuasa dari Tuhan Yang Maha Kuasa.Putus nya perkawinan karena kematian lazim disebut dalam masyarakat kitadengan istilah cerai mati.

Selanjutnya, putusnya perkawinan bias disebabkan karenaadanya perceraian.Berdasarkan UU Perkawinan tersebut, perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan, bukan satu-satunya penyebab putusnya perkawinan.

Dalam masyarakat, putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian akan lebih mendapat perhatian dibandingkan putusnya perkawinan yang disebabkan meninggalnya salah satu pihak atau para pihak sebagai sebab putusnya perkawinan.

Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi baik atas keinginan suami atau pun istri.Ini artinya baik suami atau istri mempunyai hak yang setara dalam mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutus gugatan perceraian tersebut.

Apabila gugatan perceraian telah diajukan oleh salah satu pihak kepengadilan yang berwenang, maka selanjutnya pihak pengadilanlah yang berwenang memeriksa dan memutus apakah gugatan tersebut sudah cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak.

Yang terakhir penyebab putusnya perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan adalah karena putusan pengadilan. Apa yang dimaksud dengan "atas putusan pengadilan" itu sendiri tidak kita temui penjelasannya dalam UU Perkawinan atau pun pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP 9/1975). Hal ini tentu saja membingungkan .Mengapa? Karena bukankah dalam frasa "atas putusan pengadilan" sudah pula meliputi perceraian yang memang dengan putusan pengadilan.

Ada sebagian pakar yang mencoba menafsirkan "atas putusan pengadilan" adalah pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 1 UU Perkawinan yang berbunyi "Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan" dan pasal 38 PP 9/1975 yang berbunyi "Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan". Walaupun jika kita perhatikan agak kurang tepat jika kita bandingkan pengertian putusnya perkawinan dengan batalnya perkawinan. Karena pada putusnya perkawinan setelah putusan putusnya perkawinan maka perkawinan yang telah terjadi sebelum putusan tetap di anggap secara sah telah terjadi sementara pada batalnya perkawinan setelah putusan pengadilan maka perkawinan yang terjadi sebelumnya dianggap batal atau tidak pernah terjadi.

Demikian informasi Kami terkait Putusnya Perkawinan menurut Peraturan Perundang-undangan, Semoga bermanfaat.


Hashemi Rafiq SH

-->