Author: Denny Azani B.Latief,S.H

0

GUGATAN PERWAKILAN (Class Action)

Permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat, tidak hanya  terjadi antara orang perorangan maupun antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Sering juga terjadi bentrokan kepentingan antara banyak orang dengan kelompok tertentu, yang dapat juga dinamakan Class Action. Masyarakat berhak mengajukan Gugatan Perwakilan ke Pengadilan dan/atau melaporkan kepada Penegak Hukum mengenai berbagai masalah yang merugikan perikehidupan masyarakat. Class Action ini lebih dikenal dan sering dilakukan terhadap permasalahan di karenakan pengrusakan dan pencemaran lingkungan. Masyarakat berhak mengajukan Gugatan Perwakilan ke Pengadilan dan/atau melaporkan ke Penegak Hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat. Selain itu jika diketahui bahwa  masyarakat...

0

PERADILAN TERHADAP KONSUMEN

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang Perindustrian dan Perdagangan nasional, telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi dalam negeri maupun produksi luar negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi Konsumen,  karena kebutuhan Konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang...

0

PERADILAN DAN HAK AZASI MANUSIA

Hak Azasi Manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dilepaskan dari manusia pribadi, karena tanpa Hak Azasi Manusia dan kebebasan dasar manusia, yang bersangkutan kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu, negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah,  berkewajiban baik secara hukum maupun secara politik, ekonomi, sosial dan moral, untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya Hak Azasi Manusia dan kebebasan dasar manusia. Pengadilan Hak Azasi Manusia  bertujuan untuk  melindungi Hak Azasi Manusia, baik perseorangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar dalam penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman baik bagi perseorangan maupun masyarakat, terhadap pelanggaran Hak Azasi Manusia...

0

AKUISISI DAN MERGER 

Perseroan dalam dunia usaha dan perdagangan merupakan komponen yang penting untuk menggerakkan dan mengarahkan kegiatan perkembangan ekonomi, terutama dalam menghadapi era globalisasi dan liberalisasi perekonomian dunia yang semakin kompleks.  Untuk itu perlu diupayakan penciptaan suatu iklim usaha yang sehat dan efisien sehingga terbuka kesempatan yang leluasa bagi Perseroan Terbatas, untuk tumbuh dan berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan dunia usaha. Upaya penciptaan iklim usaha yang sehat dan efisien dalam rangka peningkatan pembangunan ekonomi, operasionalisasinya berlandaskan pada azas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945. Perluasan atau ekspansi bisnis diperlukan oleh suatu perusahaan untuk mencapai efisiensi, menjadi lebih kompetitif, serta untuk...

0

PENANAMAN MODAL ASING

Untuk mendorong lebih lanjut peningkatan investasi penanaman modal di Indonesia, perlu diciptakan iklim investasi dan usaha yang lebih menarik. Iklim investasi yang positif dapat ditingkatkan melalui upaya-upaya berkesinambungan yang dilakukan oleh para birokrat dan para pelaku ekonomi dilokalitas-lokalitas tempat investasi. Penanaman  modal asing sangat berperan penting  dalam proses pembangunan ekonomi negara-negara maju dan berkembang.  Lalu lintas modal asing antar negara dan antar lokalitas didunia tersebut akan berlalu-lalang mengikuti dinamika perkembangan Perusahaan-perusahaan lintas nasional dan Perusahaan global  yang dipermudah dengan globalisasi dan temuan tekhnologi. Bersama-sama dengan investasi domestik dan investasi masyarakat, penanaman modal asing masih merupakan pilihan strategik untuk memanfaatkan momentum...

0

HUKUM PERTAMBANGAN

Semua bahan galian yang terkandung di dalam bumi dan wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan dikuasai oleh negara, serta dipergunakan sepenuh- penuhnya untuk kepentingan negara serta kemakmuran rakyat, karena bahan bahan galian tersebut adalah merupakan  kekayaan       Nasional. Sektor pertambangan juga memberikan lapangan pekerjaan yang cukup besar, baik yang terlibat secara langsung dalam proses produksi, maupun dalam berbagai produk dan jasa pendukung pertambangan.  Masih banyak daerah yang belum diekplorasi, dan secara geografis masih banyak daerah yang merupakan area paling prospektif untuk dikembangkan sebagai wilayah pertambangan. Pemerintah mengharapkan agar investasi baru dalam bidang pertambangan dapat menjadi sumber...

0

PERSAINGAN USAHA

Pembangunan ekonomi telah menghasilkan banyak perubahan  dan kemajuan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Didorong oleh kemajuan yang telah dicapai selama ini, maka  peluang-peluang usaha yang telah tercapai selama 3 (tiga) dasawarsa yang lalu membuat perkembangan  usaha swasta diwarnai oleh berbagai bentuk kebijaksanaan Pemerintah. Dalam prakteknya, para Pengusaha yang dekat dengan alat kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak pada kesenjangan sosial. Dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan terciptanya iklim persaingan usaha serta terhindarinya pemusatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, seperti antara lain praktek monopoli dan persaingan usaha  yang tidak sehat, yang merugikan masyarakat yang bertentangan dengan cita-cita...

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL  0

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 

Hubungan Industrial merupakan  perselisihan yang terjadi  antara pekerja/buruh ataupun Sarikat Buruh dengan Pengusaha, karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan dalam satu Perusahaan. Perselisihan di bidang Hubungan Industrial yang selama ini dikenal, dapat terjadi mengenai hak yang telah ditetapkan, atau mengenai keadaan Ketenagaankerjaan yang belum ditetapkan baik dalam Perjanjian Kerja Bersama maupun peraturan perundang-undangan. Hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan Pengusaha merupakan hubungan yang didasari oleh kesepakatan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungan kerja. Dalam hal salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja tersebut, maka sulit bagi pihak...

ARBITRASE 0

ARBITRASE

Arbitrase merupakan merupakan salah satu bentuk lain penyelesaian perkara atau sengketa diluar Peradilan. Oleh sebab itu dapat dipahami jika Arbitrase dalam beberapa hal sama-sama mempunyai keuntungan dan kelemahan, selain itu proses penyelesaian melalui Arbitrase lebih memberikan kebebasan, alternative penyelesaian, otonomi  dan kerahasiaan kepada para pihak. Penyelesaian melalui Arbitrase memilki beberapa keunggulan jika di bandingkan dengan proses penyelesaian melalui Peradilan, seperti beberapa hal berikut ini : Pertama : para pihak didalam Arbitrase dapat memilih Hakim yang diinginkan, sehingga dipandang dapat menjamin netralitas dan keahlian yang diperlukan dalam menyelesaikan sengketa. Kedua : para pihak juga dapat menetapkan hukum yang mana yang akan diaplikasikan...

SENGKETA TATA USAHA NEGARA 0

SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Didalam kehidupan masyarakat sering kita temui permasalahan antara individu,   baik perorangan maupun kelompok, dengan Pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat aparatur negara. Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan ataupun Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual,dan final. Sesuai dengan permasalahan yang timbul akibat terjadinya sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara karena dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap melanggar hak orang atau badan perorangan ataupun badan Hukum Perdata, maka untuk menjamin penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap sengketa-sengketa tersebut, Hak...

error: Content is protected !!
Hubungi Kami