HUKUM KEPAILITAN

Dalam kehidupan, baik orang perorangan (Natural Person) maupun badan hukum (Legal Entity), adakalanya memiliki uang yang cukup untuk membiayai keperluan kegiatannya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, orang atau Perusahaan antara lain dapat melakukannya dengan cara meminjam dari pihak  lain. Apabila orang atau perorangan maupun badan hukum memperoleh pinjaman dari pihak lain (baik orang maupun badan hukum lain), maka pihak yang memperoleh pinjaman itu disebut dengan Debitor, sedangkan pihak yang memberikan pinjaman itu disebut dengan Kreditor.

Pada dasarnya, pemberian kredit oleh Kreditor kepada Debitor dilakukan karena Kreditor percaya bahwa Debitor akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktunya. Kepercayaan tersebut juga dibarengi dengan pemberian jaminan terhadap pembayaran utang oleh Debitor.

Apabila Debitor ternyata karena suatu alasan tertentu pada waktunya tidak melunasi utangnya kepada Kreditor, maka harta kekayaan Debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi agunan atas utangnya yang dapat dijual untuk menjadi sumber pelunasan dari utang-utangnya.                  

Harta kekayaan Debitor yang menjadi agunan tersebut tidak hanya digunakan untuk membayar utangnya kepada Kreditor yang mengutangi, tetapi juga menjadi agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul karena perikatan-perikatan lain maupun kewajiban yang timbul karena Undang-undang, misalnya utang Pajak.

Debitor yang memilki lebih dari satu Kreditor dan memiliki minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan Debitor tidak mampu melunasi, maka terhadap Debitor tersebut dapat dimohonkan Pailit kepada Pengadilan Niaga, kemudian apabila Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan Pailit tersebut, maka Pengadilan akan menunjuk Kurator untuk melakukan pemberesan dan pembagian harta kekayaan Debitor Pailit, dalam rangka pengembalian terhadap seluruh  tagihan Kreditor.      

Hal ini bertujuan agar pembayaran utang Debitor kepada Kreditor dapat dilaksanakan secara prorate atau propossional, dengan memperhatikan hak dari masing-masing Kreditor, sehingga dapat dihindarinya sita dan eksekusi dari masing-masing Kreditor secara sendiri-sendiri.        

Berada digaris depan dalam Hukum Kepailitan, “DENNY LATIEF & PARTNERS” secara cermat mengikuti perkembangan yang terjadi. Kami selalu mengerti kebutuhan akan konsultasi yang efektif dan praktis.

Sejak berlakunya Undang-undang Kepailitan yang baru di Indonesia, “DENNY LATIEF & PARTNERS” sudah banyak menangani kasus Kepailitan, dengan keahlian kami konsultasi di bidang security realization, pembenahan Perusahaan, kesepakatan penerimaan, Likuidasi, pengaturan Manajemen, Pailit dan berbagai masalah Kepailitan lain seperti pinjaman.

Jatuhnya Perusahaan sangat membutuhkan suatu tim Lawyer yang dapat menanganinya dengan cepat dan berkesinambungan. “DENNY LATIEF & PARTNERS” mempunyai pengalaman yang luas dalam menangani investigasi yang rumit, koordinasi dan litigasi yang diakibatkan oleh kehancuran Perusahaan.

error: Content is protected !!
Hubungi Kami