TRANSAKSI e-COMMERCE

Pada prinsipnya, menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bentuk suatu Perjanjian adalah bebas serta tidak terikat pada bentuk tertentu. Namun  Undang-undang juga menentukan syarat sahnya Perjanjian, seperti apabila telah dibuat secara tertulis atau apabila Perjanjian dibuat dengan Akta Notaris, maka  Perjanjian semacam ini selain telah tercapainya kata sepakat, juga terdapat kekecualian yang ditetapkan Undang-undang berupa formalitas-formalitas tertentu. Perjanjian semacam ini dikenal dengan Perjanjian Formil, dimana apabila formalitas-formalitas tersebut tidak dipenuhi, maka Perjanjian tersebut akan terancam batal (seperti pendirian Perseroan Terbatas atau pengalihan hak atas tanah).

Saat ini, dengan makin pesatnya kemajuan tekhnologi informasi, dimana dengan adanya kemajuan tersebut orang dapat melakukan transaksi-transaksi perdagangan dengan tanpa kehadiran para pihak, seperti transaksi Perdagangan dilakukan dengan online trading.

Sementara itu, dengan pesatnya tekhonologi informasi melalui internet sebagaimana telah dikemukakan, telah mengubah berbagai aspek kehidupan  diantaranya mengubah kegiatan Perdagangan, yang semula dilakukan dengan cara kontak fisik maka kini dengan internet, kegiatan Perdagangan dilakukansecara elektronik (Electronic Commerce atau E-Commerce) atau di Bursa Efek dikenal dengan online trading.

Keadaan tersebut diatas belum mendapat pengaturan dalam sistem hukum pembuktian, karena sampai saat ini hukum pembuktiannya masih menggunakan ketentuan hukum yang lama (KUHPer,HIR, dan RBg). Namun demikian, keberadaan Undang-undang No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (“Undang-undang Dokumen Perusahaan”) telah mulai menjangkau ke arah pembuktian data elektronik.

Memang, Undang-undang Dokumen Perusahaan tidak mengatur masalah pembuktian, namun Undang-undang ini telah memberi kemungkinan kepada dokumen Perusahaan yang telah diberi kedudukan sebagai alat bukti tertulis otentik untuk diamankan melalui penyimpanan dalam mikro film. Selanjutnya, terhadap dokumen yang disimpan dalam bentuk elektronis (paperless) ini dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Disamping itu didalam Pasal 3 Undang-undang Dokumen Perusahaan telah memberi peluang luas terhadap pemahaman atas alat bukti, yaitu : “dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha perusahaan“. Selanjutnya, Pasal 4 Undang-undang tersebut menyatakan: “dokumen lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen perusahaan“. Berdasarkan uraian tersebut, maka tampaknya Undang-undang ini telah memberi kemungkinan dokumen Perusahaan untuk dijadikan sebagai alat bukti.

Dari perspektif hukum, Perjanjian e-Commerce dan digital signatureadalah sebuah pengaman pada data digital. Beberapa masalah yang mungkin timbul dari sistem digital signature ini terkait dengan sistem hukum yang sudah ada. Pada banyak negara, disyaratkan bahwa suatu transaksi haruslah disertai dengan bukti tertulis, dengan pertimbangan kepastian hukum.

Permasalahannya, bagaimana sebuah dokumen elektronik yang ditandatangani dengan sebuah digital signature dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis? Di lnggris, bukti tertulis haruslah berupa tulisan (typing), ketikan (printing), litografi (lithography), fotografi, atau bukti-bukti yang mempergunakan cara-cara lain, yang dapat memperlihatkan atau mengolah kata kata dalam bentuk yang terlihat secara kasat mata. Definisi dari bukti tertulis itu sendiri sudah diperluas hingga mencakup juga “telex, telegram, atau cara-cara lain dalam telekomunikasi yang menyediakan rekaman dan Perjanjian” (UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, art.7 (2)).

Sebenarnya, dari fakta-fakta tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa dokumen elektronik yang ditandatangani dengan sebuah digital signature dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis. Tetapi, terdapat suatu prinsip hukum yang menyebabkan sulitnya pengembangan penggunaan dan dokumen elektronik atau digital signature, yakni adanyasyarat bahwa dokumen tersebut harus dapat dilihat, dikirim dan disimpan dalam bentuk kertas.

“DENNY LATIEF & PARTNERS” mendisain kerangka hukum untuk klien sehingga kemajuan perlindungan hukum dan permasalahan yang timbul, dikarenakan Perjanjian e-Commerce dapat di tanggulangi. 

Kami menyediakan konsultasi berkesinambungan untuk perusahaan internasional dan nasional dan menangani masalah-masalah yang dimungkinkan timbul dari Perjanjian e-Commerce tersebut serta membuat perencanaan yang inovatif untuk jangka panjang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Kami menawarkan saran yang praktis bagi Kontrak-kontrak yang sulit dan masalah kekayaan intelektual. Selain itu kami juga memberikan konsultasi hukum di bidang Cyber Law.

You may also like...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!
Hubungi Kami
%d blogger menyukai ini: